Pajak Industri Game Disamakan dengan Minuman Keras? Sejumlah Perusahaan Gim Tegaskan Kabar Itu Tidak Benar

Laporan 21st Century Business Herald | Wu Liyang

Pada 3 Februari, pasar diramaikan oleh rumor yang menyebut sektor keuangan dan layanan nilai tambah internet—seperti pembelian dalam gim (in-game purchases) serta iklan digital—berpotensi menjadi target berikutnya untuk penyesuaian tarif pajak. Isu tersebut berangkat dari anggapan bahwa sektor-sektor ini memiliki margin keuntungan lebih tinggi dengan beban pajak yang relatif ringan, bahkan sempat dibanding-bandingkan dengan tarif pajak industri minuman beralkohol. Spekulasi ini memicu tekanan jual di saham-saham internet, termasuk yang berdampak pada pergerakan harga saham Tencent dan perusahaan sejenis.

Rumor tersebut muncul di tengah adanya pembaruan kebijakan pada sektor telekomunikasi. Sebelumnya, tiga operator besar—China Mobile, China Unicom, dan China Telecom—secara bersamaan mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru, sesuai ketentuan dalam “Pengumuman tentang Hal-Hal terkait Ruang Lingkup Spesifik Pemungutan PPN” (Pengumuman Kementerian Keuangan dan Administrasi Pajak Negara No. 9 Tahun 2026) yang dirilis pada 1 Januari. Dalam aturan tersebut, tarif PPN untuk layanan telekomunikasi dasar disesuaikan dari 6% menjadi 9%.

Menanggapi rumor mengenai penyesuaian pajak untuk industri gim, jurnalis 21st Century Business Herald melakukan verifikasi kepada sejumlah pelaku industri. Para narasumber menyatakan mereka tidak menerima informasi apa pun dari kanal resmi maupun informal terkait perubahan tarif pajak, sehingga menilai rumor tersebut memiliki kredibilitas rendah.

Seorang penanggung jawab hubungan masyarakat di perusahaan gim berbasis Shanghai mengatakan kepada jurnalis bahwa hingga saat ini tidak ada dokumen resmi dari otoritas fiskal, perpajakan, atau regulator industri lainnya. Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat tidak ada forum konsultasi, pertemuan koordinasi, maupun sesi sosialisasi di bidang perpajakan yang membahas rencana penyesuaian tarif ataupun meminta masukan dari pelaku industri.

Perwakilan dari perusahaan gim papan atas di Guangdong bahkan menyampaikan pernyataan yang lebih tegas: kabar tersebut tidak benar.

Pandangan serupa juga disampaikan dalam riset terbaru dari Everbright Securities. Dalam laporannya, Everbright menilai rumor ini tidak memiliki dasar yang kuat jika diuji dari sisi jenis pajak, kerangka hukum, maupun logika kebijakan. Karena itu, investor dinilai tidak perlu menafsirkan isu ini secara berlebihan.

Everbright menyoroti bahwa rumor tersebut mengandung kekeliruan mendasar berupa pencampuradukan jenis pajak. Klaim bahwa “tarif pajak gim akan mendekati 32% seperti minuman beralkohol” dinilai menyesatkan. Angka 32% pada minuman beralkohol merujuk pada pajak konsumsi—yang terdiri dari pajak ad valorem 20% ditambah pajak spesifik RMB 0,5 per 500 gram. Sementara itu, layanan pembelian dalam gim dan iklan digital berada dalam rezim PPN. Karena jenis pajak, logika pemungutan, serta dasar hukumnya berbeda, tidak ada konsep “menyamakan” atau “mendekatkan” tarif di antara keduanya.

Dalam struktur PPN yang berlaku saat ini, sektor keuangan, gim, dan periklanan termasuk dalam kategori “jasa modern” dengan tarif PPN yang ditetapkan secara hukum sebesar 6%. Kategori ini jelas dibedakan dari sektor seperti telekomunikasi dasar dan konstruksi yang berada pada tarif 9%. Dengan demikian, tidak ada landasan kebijakan yang mendukung pemindahan layanan nilai tambah internet ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Everbright menekankan bahwa penyesuaian tarif pajak memiliki batasan hukum yang ketat dan tidak mudah dilakukan. Undang-Undang PPN Republik Rakyat Tiongkok yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 menetapkan tiga lapisan tarif PPN: 13%, 9%, dan 6%. Layanan keuangan serta jasa modern diklasifikasikan pada tarif 6%. Pengumuman No. 9 Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Administrasi Pajak Negara hanya melakukan penyesuaian untuk layanan telekomunikasi dasar (dari 6% menjadi 9%) dan tidak mencakup layanan keuangan maupun layanan nilai tambah internet. Setiap perubahan tarif legal membutuhkan prosedur legislasi atau administrasi yang ketat, bukan sekadar spekulasi pasar.

Terakhir, rumor ini juga dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan saat ini yang menitikberatkan pada stabilisasi pertumbuhan, dorongan inovasi, dan dukungan terhadap peningkatan struktur industri. Ekonomi platform internet serta ekspansi gim ke pasar luar negeri masih termasuk bidang yang mendapatkan perhatian dan dukungan. Penerapan kenaikan pajak secara “pukul rata” terhadap sektor-sektor kunci pada momen ini dinilai bertentangan dengan tujuan kebijakan makro.

Meski isu beban pajak sektor keuangan memang kerap menjadi bahan diskusi, pendekatan regulator cenderung mengarah pada penyesuaian struktural—misalnya optimalisasi aturan pengkreditan atau mekanisme pengurangan pajak—alih-alih menaikkan tarif secara langsung, demi menghindari dampak tak terduga terhadap pasokan kredit dan stabilitas keuangan.

Everbright menambahkan, bentuk “penertiban” pajak yang lebih mungkin terjadi ke depan adalah pemeriksaan dan penataan ulang kelayakan sebagian insentif pajak—misalnya verifikasi status perusahaan berteknologi tinggi—bukan peningkatan tarif pajak yang berlaku secara umum. Dampak dari langkah semacam ini dinilai terbatas dan relatif dapat dikendalikan.

Dalam jangka panjang, Everbright menilai penggerak utama valuasi saham perusahaan internet besar tetap bertumpu pada pertumbuhan bisnis, kemajuan komersialisasi AI, serta peningkatan profitabilitas. Gangguan sentimen jangka pendek, pada dasarnya, tidak mengubah logika fundamental jangka panjang.