Minggu Ini: Kebijakan Tarif Trump Hadapi Ujian Hukum Pertama

Kebijakan tarif global pemerintahan Trump menghadapi ujian hukum besar pertamanya minggu ini, ketika Pengadilan Perdagangan Internasional AS di Manhattan akan menyidangkan salah satu penggunaan kekuasaan eksekutif paling kontroversial oleh Trump.

Pada hari Selasa, panel tiga hakim akan mendengarkan argumen tentang apakah tarif ini—yang telah memicu perang dagang global—harus dihentikan. Meskipun pengadilan ini memiliki yurisdiksi nasional atas tarif dan sengketa perdagangan, ia beroperasi hampir tanpa sorotan publik.

Pekan lalu, importir anggur New York V.O.S. Selections dan empat bisnis kecil mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif tersebut. Meskipun ada gugatan serupa di tempat lain, kasus V.O.S. saat ini menjadi yang paling menonjol.

Awal April lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif "Hari Pembebasan", menetapkan tarif dasar 10% untuk semua negara. Tarif balasan yang lebih tinggi juga diumumkan namun ditangguhkan sementara—kecuali untuk China, yang justru terkena tarif 145%.

Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977, yang memberinya wewenang luas saat darurat nasional, meskipun tidak menyebutkan tarif secara eksplisit. Trump mengklaim defisit perdagangan mengancam keamanan ekonomi AS.

Apa Keistimewaan Pengadilan Ini?

Didirikan oleh Kongres tahun 1980, pengadilan ini menggantikan Pengadilan Bea Cukai AS dan kini memiliki 14 hakim. Biasanya menangani praktik dagang tidak adil, namun kasus berdampak besar disidangkan oleh panel tiga hakim.

Kasus V.O.S. akan disidangkan oleh Hakim Timothy Reif (diangkat oleh Trump), Gary Katzmann (oleh Obama), dan Jane Restani (oleh Reagan).

Liberty Justice Center yang mewakili penggugat menyatakan bahwa hanya Kongres yang berwenang menetapkan tarif, dan IEEPA disalahgunakan. Mereka juga berargumen defisit perdagangan bukanlah darurat nyata.

Departemen Kehakiman AS berargumen bahwa presiden punya wewenang luas dalam urusan luar negeri melalui IEEPA, dan deklarasi darurat Trump adalah isu politik yang seharusnya tidak diputuskan pengadilan.

Jika Trump menang, kekuasaan eksekutifnya bisa meluas. Jika kalah, agenda dagangnya bisa terganggu.