PM Thailand Paetongtarn Diskors oleh Mahkamah Konstitusi karena Rekaman Bocor, Krisis Politik Mengguncang

Pada 1 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi menerima petisi yang menuduh Perdana Menteri Paetongtarn melanggar konstitusi dan memutuskan untuk menskorsnya dari jabatan secara langsung. Keputusan ini memicu gejolak politik besar, dipicu oleh rekaman percakapan telepon dengan pejabat tinggi Kamboja yang membahas situasi perbatasan dan kritik terhadap militer Thailand.

Pengadilan menyatakan bahwa semua sembilan hakim sepakat menerima petisi tersebut, dan dengan suara 7-2 memutuskan penangguhan jabatan Paetongtarn. Ia diminta untuk mengajukan pembelaan tertulis dalam 15 hari sejak menerima salinan petisi.

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Transportasi, Suriya Jungrungreangkit, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Perdana Menteri. Beberapa jam sebelum keputusan ini, Warta Resmi Pemerintah Thailand mengumumkan perombakan kabinet besar-besaran yang melibatkan lebih dari 10 jabatan menteri, termasuk Paetongtarn yang juga akan merangkap sebagai Menteri Kebudayaan.

Dalam konferensi pers, Paetongtarn menyatakan menerima keputusan pengadilan dan akan mempersiapkan pembelaan dalam waktu yang ditentukan. Ia menjelaskan bahwa percakapannya dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, bertujuan untuk meredakan ketegangan di perbatasan dan melindungi nyawa para prajurit, tanpa maksud pribadi. Ia meminta maaf atas insiden tersebut dan menegaskan tetap akan melayani negara selama masa penangguhan.

Rekaman tersebut berawal dari bentrokan di perbatasan antara pasukan Thailand dan Kamboja pada 28 Mei yang menyebabkan satu tentara Kamboja tewas. Ketegangan meningkat, dan pembatasan di perbatasan diberlakukan. Pada 18 Juni, rekaman percakapan antara Paetongtarn dan Hun Sen bocor ke publik, memperlihatkan permintaannya untuk bantuan dan kritik terhadap komandan militer Thailand, memicu kontroversi luas.

Dampaknya, Partai Bhumjaithai yang merupakan partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintah, keluar dari koalisi. Pimpinan partai Anutin dan beberapa menteri mengundurkan diri, menyatakan rekaman tersebut merusak kepentingan nasional dan reputasi militer. Partai oposisi utama, Partai Rakyat, menyerukan pembubaran parlemen dan pemilu ulang. Pada 28 Juni, ribuan orang turun ke jalan di pusat kota Bangkok menuntut Paetongtarn mundur.

Paetongtarn yang dilantik sebagai Perdana Menteri perempuan pertama dari Partai Pheu Thai pada Agustus 2024 kini menghadapi badai politik besar yang bisa mengubah masa depan politik dan stabilitas kawasan.