Banjir Lumpuhkan Filipina, Warga Marah pada Korupsi dan “Anak Nepo”

Bagi banyak orang Filipina, banjir adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun tahun ini, air tidak hanya merendam jalanan—kemarahan rakyat pun meluap.

Di kota rendah Apalit dekat Manila, Crissa Tolentino, seorang guru sekolah negeri berusia 36 tahun, sudah terbiasa naik perahu kecil melewati jalan-jalan tergenang. Perahu itu membawanya ke sekolah, juga ke klinik tempat ia menjalani perawatan kanker. “Saya hanya melihat jalan kering dua bulan dalam setahun,” katanya.

Namun kali ini, ia benar-benar marah. Musim monsun yang ganas melumpuhkan kehidupan: jutaan orang terjebak di perjalanan, mobil mengapung di jalan yang berubah jadi sungai, dan wabah leptospirosis pun merebak. Tetapi warga menilai biang keladi sesungguhnya adalah korupsi.

“Saya merasa dikhianati,” kata Tolentino. “Saya bekerja keras, saya bayar pajak, tapi uang itu malah dinikmati politisi korup.”

Di TikTok, Facebook, dan X, kemarahan publik meledak. Mereka menuding politisi dan taipan konstruksi memenangkan kontrak proyek banjir yang sebenarnya hanya “proyek hantu”.

Bendungan yang Tak Pernah Ada

Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr bahkan menemukan sebuah bendungan pengendali banjir yang diklaim selesai—namun ternyata tidak pernah ada. Menteri Perencanaan Ekonomi kemudian mengaku: 70% dana pengendali banjir dikorupsi.

Krisis ini mengguncang politik: Ketua DPR mundur, Ketua Senat dilengserkan akibat kasus sumbangan kampanye ilegal.

Warga marah membuat video AI yang menggambarkan politisi sebagai buaya—simbol keserakahan. Kemarahan juga diarahkan pada “anak nepo”—anak pejabat atau kontraktor kaya—yang pamer hidup mewah di media sosial, sementara rakyat terjebak banjir.

Tolentino berkata, sebuah lagu rap 2009 berjudul Upuan (kursi) sangat menggambarkan kenyataan: politisi duduk di kursi parlemen, jauh dari kehidupan rakyat biasa.

Protes Besar di Hari Bersejarah

Protes anti-korupsi besar akan digelar 21 September, bertepatan dengan hari ketika ayah presiden sekarang, Ferdinand Marcos Sr., memberlakukan darurat militer pada 1972.

Marcos Jr. tahu betul risikonya. Pada 1986, protes anti-korupsi menggulingkan ayahnya dan mengakhiri diktator puluhan tahun. Kini ia berkata: “Kalau saya bukan presiden, mungkin saya ikut turun ke jalan. Teriakkan kemarahan kalian, tapi tetap damai.”

Ia kemudian mengungkap fakta mengejutkan: kementerian pekerjaan umum hanya memberikan kontrak senilai 545 miliar peso (Rp 250 triliun) kepada 15 perusahaan saja. Semua kini diperiksa, asetnya dibekukan.

Skandal Keluarga Discaya

Sorotan publik tertuju pada pasangan kontraktor Pacifico dan Sarah Discaya. Dahulu dipuji karena kisah “dari miskin ke kaya”, kini mereka dihujat setelah ketahuan memiliki 30 mobil mewah—termasuk Mercedes-Benz Maybach dan Porsche Cayenne.

Gerbang kantor mereka dicoret kata “pencuri”, perusahaan diblacklist, dan pasangan itu dipanggil ke DPR serta Senat. Dalam sidang, Pacifico mengaku memberi suap pada legislator: “Kami tak bisa apa-apa selain ikut permainan mereka.”

Di media sosial, tagar #NepoBabies meledak. Netizen mengejek anak pejabat yang pamer tas Hermes Birkin, pakaian Dior, dan Fendi, seolah-olah “semua dibayar pajak rakyat”.

Gelombang Perlawanan

Gerakan online Creators Against Corruption menyatakan: “Kami akan terus bersuara, sampai keadilan ditegakkan.”

Di dunia nyata, pegawai kementerian pekerjaan umum bahkan diizinkan tidak memakai seragam, karena sering dihina di jalan.

Sementara itu, rakyat berjuang bertahan. Di Calumpit, peneliti muda Rhens Rafael Galang viral di TikTok dengan menjual baju terusan anti-banjir. Videonya berjalan di air setinggi pinggang ditonton jutaan kali. “Dana banjir di provinsi saya lenyap karena dikorupsi. Saya hanya berharap suatu hari nanti dana itu benar-benar digunakan dengan jujur,” ujarnya.

Mantan Menteri Kehakiman Leila de Lima memperingatkan: “Dulu kita bicara puluhan miliar, sekarang ratusan miliar. Ini benar-benar kacau.”

Air banjir mungkin akan surut, tetapi kemarahan rakyat Filipina baru saja mulai pasang.