Laporan Universitas PBB: Dunia Memasuki Era “Kebangkrutan Air”

(Hamilton, 21 Januari) Laporan yang dirilis Selasa oleh United Nations University Institute for Water, Environment and Health menyatakan bahwa sistem air global telah memasuki kondisi “kegagalan pascakrisis”. Konsumsi berlebihan dan pencemaran jangka panjang telah melampaui kapasitas terbarukan serta batas aman, sehingga banyak sistem air penting tidak lagi mampu pulih ke tingkat historisnya. Laporan tersebut menegaskan bahwa istilah tradisional seperti “krisis air” atau “tekanan air” tidak lagi memadai untuk menggambarkan situasi saat ini.

Menurut UN News, laporan itu mencatat sekitar 2,2 miliar orang masih belum memiliki akses ke air minum yang aman, 3,5 miliar orang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang dikelola dengan baik, dan hampir 4 miliar orang mengalami kekurangan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun.

Sekitar tiga perempat populasi dunia kini hidup di negara-negara dengan kondisi air yang tidak aman atau sangat tidak aman. Sejak tahun 1990-an, lebih dari separuh danau besar dunia mengalami penurunan permukaan air, sekitar 410 juta hektare lahan basah alami telah hilang, dan sekitar 70% akuifer utama menunjukkan tren penurunan.

Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa percepatan pencairan gletser mengurangi cadangan penyangga air jangka panjang, sehingga mengancam sistem air tawar, pertanian, produksi pangan, dan ekosistem global.

Krisis air saat ini semakin dipicu oleh aktivitas manusia, termasuk pengambilan air berlebihan, pencemaran, degradasi tanah, dan perubahan iklim.

Kekeringan sebabkan kerugian ekonomi lebih dari US$300 miliar per tahun

Laporan memperkirakan sekitar 3 miliar penduduk dunia dan lebih dari setengah produksi pangan global berada di wilayah dengan ketersediaan air yang menurun atau tidak stabil. Lebih dari 170 juta hektare lahan pertanian beririgasi menghadapi tekanan air tinggi hingga ekstrem, sementara salinisasi terus mengurangi hasil lumbung pangan dunia. Kerugian ekonomi akibat kekeringan diperkirakan mencapai sekitar US$307 miliar per tahun.

Laporan tersebut menilai bahwa “kebangkrutan sumber daya air” akan memperparah ketimpangan sosial dan meningkatkan risiko konflik, terutama bagi petani, komunitas pedesaan, masyarakat adat, penduduk perkotaan informal, perempuan, dan kaum muda.

Laporan menyerukan agar negara-negara beralih dari penanganan krisis jangka pendek menuju “tata kelola kebangkrutan air”, dengan fokus pada pencegahan kerusakan permanen, penyeimbangan kembali antara pasokan dan permintaan, transformasi industri boros air, penindakan terhadap pengambilan air ilegal dan pencemaran, serta memastikan transisi yang adil bagi kelompok terdampak.

Laporan menekankan bahwa air dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan antarnegara dan komunitas. Investasi dalam pengelolaan kebangkrutan air akan sekaligus mendukung stabilitas iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, perdamaian, dan keharmonisan sosial.

Laporan ini juga mendesak para pemimpin dunia untuk menjadikan Konferensi Air PBB 2026 dan 2028 serta target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tentang air dan sanitasi sebagai momentum untuk membentuk ulang agenda air global, secara resmi mengakui kondisi “kebangkrutan air global”, memperkuat pemantauan dan tata kelola, serta menempatkan air sebagai poros utama pencapaian tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial dunia.