Aturan Baru Februari Mulai Berlaku Besok: Platform E-Commerce Dilarang Memaksa Kebijakan “Hanya Refund” dan Asuransi Ongkir bagi Penjual

Fast Technology melaporkan pada 31 Januari bahwa besok, 1 Februari 2026, satu paket aturan baru akan resmi mulai berlaku. Salah satu yang paling relevan bagi kebiasaan belanja online masyarakat adalah “Measures for the Supervision and Administration of Online Trading Platform Rules” (Aturan Pengawasan dan Administrasi Aturan Platform Perdagangan Online).

Regulasi ini disusun dengan berpijak pada kerangka hukum yang sudah ada, termasuk E-Commerce Law of the People’s Republic of China, serta menanggapi tantangan nyata dalam pengawasan transaksi online saat ini. Fokusnya adalah memperjelas dan melengkapi ketentuan mengenai bagaimana platform menetapkan, mengubah, dan menjalankan aturan-aturan internal mereka, sehingga menjadi pelengkap yang lebih kuat bagi sistem hukum yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan “hanya refund” yang diterapkan secara “sapu rata” di sebagian platform dilaporkan kerap disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan. Akibatnya, banyak penjual terjebak pada kondisi merugikan—barang hilang, uang tidak diterima—bahkan tanpa kesempatan yang adil untuk membuktikan keadaan sebenarnya. Seorang penjual mengeluhkan: “Pembeli bilang barang tidak sampai, platform langsung memutuskan ‘refund-only’. Saya bahkan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan bukti.”

Tidak berhenti di situ, ada pula praktik yang dinilai memberatkan penjual terkait biaya pengembalian. Meski platform tidak secara eksplisit mewajibkan asuransi ongkir, pada proses retur disebut-sebut terjadi pemotongan otomatis dari dana penjual sebagai kompensasi ongkos kirim. Praktik semacam ini membuat aturan terasa “wajib secara praktik”, dan pada akhirnya menaikkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha yang beroperasi secara tertib.

Melalui aturan baru ini, arahnya dibuat tegas: platform dilarang memanfaatkan aturan platform untuk memaksa penjual menerima kebijakan “hanya refund”. Selain itu, platform juga tidak boleh memaksa penjual mengaktifkan layanan tambahan berbayar yang tidak esensial, seperti asuransi ongkir, yang berpotensi menambah beban biaya operasional.

Regulasi ini juga memperluas perlindungan bagi penjual dalam hal partisipasi kegiatan pemasaran. Platform tidak boleh memaksa penjual ikut program promosi atau kampanye pemasaran, serta tidak boleh mensyaratkan penjual hanya beroperasi di platform tertentu sebagai kondisi untuk berbisnis.

Di sisi biaya dan pungutan, aturan ini menegaskan larangan terhadap biaya yang tidak wajar. Termasuk di dalamnya praktik biaya ganda, menarik biaya tanpa memberikan layanan (atau layanan yang tidak sepadan), maupun mengalihkan biaya yang seharusnya ditanggung platform kepada penjual.

Para ahli juga menyoroti ketentuan soal denda atau kompensasi. Jika platform menarik denda pelanggaran atau ganti rugi berdasarkan aturan platform, platform wajib menjelaskan dasar perhitungan dan metode penghitungannya kepada penjual, serta tidak diperkenankan menetapkan jumlah yang terlalu tinggi.

Selain mengatur hubungan platform dan penjual, regulasi ini turut memperkuat perlindungan konsumen—terutama bagi pengguna yang memiliki hak keanggotaan (membership). Selama konsumen masih berada dalam masa menikmati manfaat keanggotaan, platform tidak boleh mengubah aturan secara sepihak untuk menarik biaya tambahan atau mengurangi hak dan manfaat yang seharusnya diterima anggota.