Larangan Paling Ketat Sepanjang Sejarah: Dunia Kripto Mengalami Perubahan Besar

Dari larangan di dalam negeri hingga pengawasan lintas batas yang menyasar seluruh rantai aktivitas, aset kripto kini memasuki fase pengetatan paling kuat yang digerakkan secara terpadu oleh banyak otoritas di Tiongkok.

Pada 6 Februari, delapan lembaga—termasuk Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) dan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok (CSRC)—secara bersama menerbitkan Pemberitahuan tentang Upaya Lebih Lanjut untuk Mencegah dan Menangani Risiko Terkait Mata Uang Virtual dan Sejenisnya (selanjutnya disebut “Pemberitahuan”). Selain kembali menegaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis terkait mata uang virtual tergolong kegiatan keuangan ilegal, dokumen ini juga memuat sejumlah penegasan penting yang untuk pertama kalinya memperluas fokus regulasi hingga ke ranah luar negeri.

Salah satu poin paling menonjol: setiap institusi maupun individu—baik di dalam maupun di luar negeri—dilarang menerbitkan stablecoin yang dipatok ke RMB (yuan) di luar negeri tanpa persetujuan otoritas terkait. Pemberitahuan juga menekankan bahwa tokenisasi Real World Assets (RWA) di dalam negeri, maupun penyediaan layanan perantara dan teknologi informasi untuk aktivitas tersebut, berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran seperti penerbitan token secara ilegal, penawaran sekuritas publik tanpa izin, operasi sekuritas/futures ilegal, hingga penghimpunan dana ilegal—dan karenanya harus dilarang.

Regulasi yang oleh pelaku industri disebut sebagai “yang paling ketat sepanjang sejarah” ini bukan hanya menutup rapat ruang gerak bisnis kripto di dalam negeri, tetapi juga memperpanjang jangkauan pengawasan hingga ke mekanisme penerbitan di luar negeri.

Di bawah larangan menyeluruh ini, peta industri kripto pun berubah drastis: bagian mana dari rantai industri yang akan paling terpukul? Apakah masih ada ruang kepatuhan yang tersisa? Risiko apa yang kini harus diwaspadai? Dan ke mana arah pasar selanjutnya?

Virtual Currency Diklasifikasikan sebagai Kegiatan Keuangan Ilegal
Penerbitan Stablecoin RMB Dibatasi Tegas

Gelombang penertiban kembali menerpa pasar kripto. Pemberitahuan menegaskan bahwa Tiongkok tetap menerapkan kebijakan larangan terhadap mata uang virtual: seluruh aktivitas bisnis terkait dikategorikan sebagai kegiatan keuangan ilegal, dilarang keras, dan akan ditindak tegas sesuai hukum.

Saat menjelaskan alasan penegasan ulang larangan ini, pejabat PBOC dan CSRC menyampaikan bahwa mata uang virtual saat ini belum mampu memenuhi persyaratan mendasar, seperti verifikasi identitas nasabah dan kepatuhan anti pencucian uang (AML). Risiko penyalahgunaannya tinggi—mulai dari pencucian uang, penipuan penghimpunan dana, hingga pemindahan dana lintas batas secara ilegal. Selain itu, karena transaksi berbasis blockchain memungkinkan perdagangan peer-to-peer yang melampaui batas “wilayah negara” secara fisik, risikonya sangat mudah menular lintas yurisdiksi. Karena faktor-faktor inilah, organisasi keuangan internasional dan bank sentral di banyak negara umumnya mengambil sikap sangat berhati-hati.

Pemberitahuan juga untuk pertama kalinya menyatakan secara eksplisit: tanpa persetujuan sesuai ketentuan, entitas domestik maupun entitas luar negeri yang mereka kendalikan tidak boleh menerbitkan mata uang virtual di luar negeri.

Karena stablecoin yang dipatok pada mata uang fiat secara fungsional dapat “menjalankan sebagian peran uang” dalam praktik peredaran, isu ini menyentuh langsung aspek kedaulatan moneter. Maka, Pemberitahuan menegaskan kembali: tanpa persetujuan, tidak ada pihak—di dalam maupun luar negeri—yang boleh menerbitkan stablecoin yang dipatok ke RMB di luar negeri.

Ini juga menjadi penegasan lanjutan setelah pada Oktober dan November 2025 PBOC beberapa kali menyinggung stablecoin. Pada Oktober 2025, Gubernur PBOC Pan Gongsheng dalam Forum Finansial Street menyatakan bahwa lembaga internasional dan bank sentral pada umumnya bersikap hati-hati terhadap perkembangan stablecoin. PBOC akan bekerja bersama aparat penegak hukum untuk terus menindak operasi dan spekulasi kripto di dalam negeri, sambil memantau dan menilai secara dinamis perkembangan stablecoin di luar negeri. Sebulan setelahnya, dalam rapat mekanisme koordinasi penindakan spekulasi kripto, PBOC untuk pertama kalinya mendefinisikan stablecoin sebagai salah satu bentuk mata uang virtual.

Jika menilik beberapa tahun terakhir, regulasi kripto di Tiongkok memang konsisten berada pada mode “tekanan tinggi”. Dan Pemberitahuan terbaru ini kembali menjadi sentimen dingin bagi pasar yang sudah rapuh. Setelah dokumen dirilis, harga Bitcoin berfluktuasi, dan dalam 24 jam terakhir lebih dari 440 ribu posisi terlikuidasi secara global, dengan total nilai likuidasi melampaui 13,7 miliar yuan.

Wang Peng, peneliti madya di Akademi Ilmu Sosial Beijing, menilai implementasi kebijakan ini akan memberi dampak menyeluruh pada rantai industri kripto. Dari sisi penerbitan dan pembayaran, Pemberitahuan secara langsung memutus jalur penerbitan token di luar negeri yang memiliki “latar belakang domestik”, sekaligus melarang peredaran stablecoin di dalam negeri—menekan penerbitan dan sirkulasi token ilegal sejak dari sumbernya.

Sementara itu, analis utama Bocom Consulting Wang Pengbo menyatakan bahwa larangan penerbitan stablecoin RMB di luar negeri akan “memutus dari hulu” peluang penerbitan stablecoin sejenis oleh institusi domestik. Saat ini, di pasar luar negeri sudah ada sebagian stablecoin yang dipatok ke RMB, dan sejumlah di antaranya tidak memiliki kualifikasi penerbitan yang jelas, pengelolaan cadangan tidak transparan, serta berpotensi menyalurkan dampak dari pasar offshore ke dalam negeri. Stablecoin jenis ini bisa menjadi medium pemindahan dana lintas batas yang tidak patuh, sekaligus membawa potensi gangguan pada keteraturan peredaran uang dan manajemen devisa. Jika akses penetrasi ke dalam negeri diputus, maka dasar untuk memperluas peredaran dan perdagangan menuju pasar domestik pun ikut hilang.

Ia menambahkan, yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah institusi yang benar-benar menerbitkan dan menjalankan stablecoin—bukan pihak yang sebelumnya hanya “menggoreng” isu perizinan di internet, yang pada dasarnya memang bukan pelaku pasar sesungguhnya.

Menurut Wang Pengbo, penegasan pertama kali bahwa entitas domestik dan entitas luar negeri yang mereka kendalikan dilarang menerbitkan mata uang virtual di luar negeri akan menghantam rantai industri yang selama ini mengandalkan kanal offshore untuk menerbitkan token dan melakukan spekulasi. Dampaknya juga merembet ke ekosistem pendukung—pengembangan teknologi, perantara dan koneksi proyek, penyelesaian pembayaran, hingga dukungan komputasi/komputasi daya—yang ruang hidupnya akan terkompresi secara drastis.

Memutus dari Hulu
Dilarang Menambah Proyek “Mining” Baru

Pemberitahuan menargetkan seluruh mata rantai ekosistem kripto, termasuk “mining” yang kembali disorot.

Dokumen tersebut menekankan bahwa penertiban aktivitas mining mata uang virtual akan terus dilanjutkan. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) bersama instansi terkait akan memperketat pengendalian mining, melanjutkan penataan, menutup proyek yang sudah ada, serta melarang keras proyek mining baru. Selain itu, perusahaan produsen mesin mining dilarang menyediakan layanan penjualan mesin mining dan layanan terkait lainnya di dalam negeri.

Mining pada dasarnya adalah proses menjalankan algoritma tertentu menggunakan perangkat khusus untuk memverifikasi dan mengemas transaksi, membentuk blok baru, dan memperoleh imbalan token. Namun dalam gelombang regulasi 2021, Tiongkok Daratan telah melarang total mining dan perdagangan mata uang virtual, mengklasifikasikannya sebagai industri yang harus ditinggalkan. Penutupan tambang, larangan pasokan listrik, serta layanan daya komputasi membuat rantai industri mining pun beralih ke luar negeri.

Berdasarkan temuan investigasi sebelumnya, sebelum mining dihentikan total, berbagai praktik bermasalah sempat marak—mulai dari penjualan mesin mining, penitipan perangkat untuk mining di luar negeri, hingga skema “cloud computing power” yang menjanjikan keuntungan mining—yang pada hakikatnya sering kali merupakan kegiatan ilegal berbalut label kripto.

Karena mining membutuhkan fasilitas khusus dan listrik dalam jumlah besar, mesin mining dulu banyak ditempatkan di wilayah barat daya seperti Sichuan dan Yunnan yang kaya tenaga air. Pada 4 Februari, Pemerintah Kabupaten Butuo di Prefektur Otonom Liangshan Yi, Sichuan, bahkan merilis pengumuman yang kembali menegaskan pelarangan aktivitas mining, serta meminta pemerintah lokal dan otoritas listrik/telekomunikasi memperketat pemeriksaan dan pengawasan, serta menindak tegas mining ilegal.

Wang Pengbo menilai mining bukan hanya boros energi, tetapi juga menjadi fondasi pendukung spekulasi kripto, bahkan dapat memicu masalah turunan seperti penggunaan listrik ilegal, pencucian uang, dan aliran dana lintas batas yang tidak patuh. Ia menambahkan, kekacauan mining saat ini antara lain terlihat dari sebagian pihak yang “menyamar” sebagai pusat data untuk menjalankan mining, memindahkan perangkat lintas wilayah demi menghindari pengawasan setempat, serta keterkaitan langsung antara mining dan aktivitas spekulasi perdagangan. Dengan penegasan regulasi, produksi token dapat diputus dari hulu, ruang spekulasi makin menyempit, dan pemanfaatan energi pun bisa lebih rasional.

Regulasi RWA: Menutup yang Ilegal, Menyisakan Jalur Kepatuhan
Sistem “Filing” sebagai Jembatan Kepatuhan yang Sangat Sempit

Terkait tokenisasi RWA, Pemberitahuan untuk pertama kalinya menetapkan batas kepatuhan secara jelas.

Tokenisasi RWA mengacu pada penggunaan teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi (DLT) atau teknologi sejenis untuk mengubah hak kepemilikan maupun hak pendapatan atas aset menjadi token (atau instrumen yang memiliki karakter token), lalu menerbitkan dan memperdagangkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, tokenisasi aset dunia nyata berkembang cepat, dan banyak negara/wilayah memperkuat pengawasan melalui legislasi serta penyempurnaan aturan.

Dalam Pemberitahuan ini, ditegaskan bahwa pelaksanaan tokenisasi RWA di dalam negeri maupun penyediaan layanan perantara/IT terkait dapat diduga sebagai berbagai bentuk kegiatan keuangan ilegal dan harus dilarang. Namun, Pemberitahuan juga menyebut pengecualian: aktivitas yang disetujui sesuai ketentuan dan dijalankan dengan bertumpu pada infrastruktur keuangan tertentu.

Pada hari yang sama, CSRC menerbitkan Pedoman Pengawasan untuk Penerbitan Token Sekuritisasi Berbasis Aset (ABS) di Luar Negeri atas Aset Dalam Negeri (selanjutnya “Pedoman”). Dokumen ini menyatakan bahwa sebelum menjalankan bisnis terkait, entitas domestik yang secara nyata mengendalikan aset dasar wajib melakukan filing (pendaftaran) kepada CSRC, serta menyerahkan laporan filing, dokumen penerbitan luar negeri lengkap, dan penjelasan komprehensif mengenai informasi entitas, aset dasar, hingga rencana penerbitan token.

Berbeda dengan larangan menyeluruh atas bisnis kripto, banyak pihak melihat pendekatan regulator terhadap RWA bersifat “diferensial”: menutup praktik ilegal, namun menyisakan ruang bagi jalur yang patuh. Pelaku industri menyebut filing ini sebagai peluang yang “dibuka dengan hati-hati” untuk operasi RWA yang lebih sesuai aturan.

Sebelumnya, baik model yang patuh maupun yang tidak, sama-sama berjalan tanpa pedoman yang jelas—lebih banyak “meraba-raba”. Kini, pedoman CSRC dinilai cukup rinci dan memberi arah eksplorasi kepatuhan yang lebih konkret, sehingga dipandang sebagai sinyal positif. Meski begitu, ambang kepatuhan menjadi jauh lebih tinggi: hanya pihak yang memiliki aset dasar nyata, sah, dan kemampuan operasi yang terstandar yang berpeluang memperoleh kesempatan.

Wang Pengbo menekankan bahwa pedoman ini memberi ruang terbatas bagi model RWA yang patuh, dengan pertimbangan utama: menjaga inovasi keuangan di bawah payung pengawasan ketat. Di satu sisi, ini mencegah aset domestik memanfaatkan tokenisasi offshore untuk melakukan arbitrase regulasi; di sisi lain, ini mengarahkan praktik RWA agar bereksplorasi dalam kerangka yang dapat diawasi. Bagi perusahaan rantai industri RWA, pemain besar yang memiliki aset dasar yang sah serta tata kelola yang baik bisa memperoleh peluang setelah filing, sedangkan pihak yang hanya menumpang tren tanpa dukungan aset nyata akan tersingkir.

Namun demikian, filing mencakup informasi inti seperti aset dasar dan skema penerbitan, sehingga perusahaan harus memastikan aset dasar benar-benar sah dan penerbitan token tidak menyimpang dari esensi ABS. Saran utamanya: lakukan audit kepatuhan secara menyeluruh, proaktif berdialog dengan regulator, dan jangan terburu-buru menjalankan penerbitan token offshore.

Menurut Liu Honglin, pendiri Shanghai ManKun Law Firm, filing berarti “yang patuh masih punya jalan”, tetapi standar kepatuhan naik signifikan. Karena RWA pada dasarnya merupakan bisnis mirip sekuritas, pelaku yang dapat menjalankannya harus memiliki kualifikasi yang sesuai. Karena itu, kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan institusi yang memiliki keunggulan inovasi keuangan—khususnya bisnis sekuritas—di Tiongkok Daratan maupun Hong Kong.

Bagi industri secara keseluruhan, ini adalah “pengetatan” sekaligus “pemisahan”. Liu menilai, di satu sisi industri akan menyusut tajam: banyak pihak yang selama ini hidup dari komunitas berbayar, atau menyediakan konsultasi dan layanan bagi bursa/proyek luar negeri, praktis akan “tergilas” dan ruang berbisnis di dalam negeri semakin kecil—karena pelanggan inti dan arus dana harus bergeser ke luar negeri. Namun di sisi lain, institusi yang sejak awal bergerak di layanan broker/sekuritas dan berfokus pada pengembangan serta pembiayaan di luar negeri justru memperoleh peluang kebijakan baru.

Meski begitu, filing RWA bukan berarti “dibuka lebar”. Wang Peng juga menegaskan bahwa ini tetap berada dalam sistem perizinan khusus yang ketat—memberi jalur kepatuhan yang sangat sempit bagi proyek berkualitas tinggi yang memiliki aset dasar nyata dan selaras dengan kebijakan industri nasional. Tujuan intinya adalah mencegah “kebocoran terselubung” aset domestik serta menutup celah penghindaran pengawasan sekuritas melalui tokenisasi, agar RWA berkembang secara tertib dan tidak memicu kekacauan baru.

Peningkatan Regulasi
Dari Larangan Domestik ke Pengawasan Lintas Batas Seluruh Rantai

Pengetatan tinggi terhadap kripto bukan hal baru. Pada 2021, ketika spekulasi perdagangan kripto marak, PBOC bersama sejumlah departemen menerbitkan pemberitahuan untuk menindak dan menertibkan risiko, dan hasilnya dinilai cukup signifikan.

Namun belakangan, dipengaruhi berbagai faktor, spekulasi terkait kripto dan tokenisasi RWA kembali muncul, sehingga pengendalian risiko menghadapi tantangan baru. Pejabat PBOC dan CSRC menyatakan bahwa untuk menyempurnakan kebijakan pengawasan serta mencegah dan menangani risiko terkait kripto dan RWA, demi menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial, delapan departemen—PBOC, NDRC, Kementerian Perindustrian dan TI, Kementerian Keamanan Publik, Administrasi Regulasi Pasar, Otoritas Regulasi Keuangan, CSRC, dan SAFE—bersama Kantor Siber Pusat, Mahkamah Agung, serta Kejaksaan Agung, merangkum pengalaman sebelumnya, menyesuaikan dengan risiko baru, dan merevisi dokumen lama menjadi Pemberitahuan yang terbaru.

Dari sisi tanggung jawab hukum, Pemberitahuan memperjelas: siapa pun yang melanggar ketentuan dengan menjalankan kegiatan keuangan ilegal terkait kripto dan tokenisasi RWA—atau menyediakan layanan untuk aktivitas tersebut—akan dikenai sanksi sesuai aturan; jika memenuhi unsur pidana, akan diproses secara pidana. Pihak domestik yang “mengetahui atau seharusnya mengetahui” bahwa entitas luar negeri menyediakan layanan ilegal ke pengguna domestik, tetapi tetap membantu, juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum; jika pidana, akan diproses pidana.

Selain itu, investasi dalam mata uang virtual, token RWA, dan produk keuangan terkait yang melanggar ketertiban umum serta norma kesusilaan dinyatakan tidak sah secara perdata; kerugian yang timbul harus ditanggung sendiri oleh investor. Jika diduga mengganggu ketertiban atau keamanan finansial, otoritas terkait akan menanganinya sesuai hukum.

Wang Pengbo menilai ini adalah langkah “penambalan presisi” terhadap risiko dan model bisnis baru, sekaligus pendalaman kebijakan terdahulu. Dibanding sebelumnya, ruang lingkup regulasi kini meluas dari domestik ke aktivitas luar negeri yang terkait dengan entitas domestik. RWA juga untuk pertama kalinya masuk kerangka regulasi, dan pada level implementasi, koordinasi pusat-daerah membantu mengatasi tantangan penegakan, sehingga membentuk pengawasan yang menyeluruh, lintas batas, dan bersifat “penetratif”.

Wang Peng menambahkan, Pemberitahuan ini merupakan penyempurnaan menyeluruh terhadap celah-celah pada larangan kripto sebelumnya, sekaligus mengirim sinyal kuat “pengawasan tembus pandang”. Fokus utamanya adalah menutup jalur abu-abu di mana entitas domestik menerbitkan token melalui perusahaan afiliasi di luar negeri, termasuk menerbitkan stablecoin RMB di luar negeri. Ini menandai berakhirnya model arbitrase “cangkang luar, penggunaan dalam” yang lama dimanfaatkan.

Dengan kebijakan ini, dampak terhadap rantai industri kripto akan sangat luas. Wang Peng memprediksi pasar kripto domestik akan memasuki fase “pembekuan mendalam”, dengan ciri jelas: aktivitas DeFi terpukul, sementara ruang keuangan yang patuh semakin menyempit. Praktik ilegal seperti pencucian uang dan pemindahan dana lintas batas yang tidak patuh akan terkena pukulan berat, dan efek gentar regulasi akan terus meningkat.

Bagi lembaga yang beroperasi, rekomendasinya tegas: segera hentikan seluruh aktivitas akuisisi pengguna dan pencocokan teknis yang menyasar pengguna domestik, agar tidak menyentuh garis merah “kegiatan keuangan ilegal”. Sementara bagi investor, kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap skema pendanaan berkedok “inovasi RWA” atau “stablecoin offshore”. Status hukum aset-aset tersebut tidak diakui di dalam negeri, sehingga risikonya sangat tinggi. Selain itu, pasar juga menghadapi risiko penegakan hukum yang bisa bersifat retrospektif serta risiko likuiditas yang mengering. Baik institusi maupun individu perlu menjaga kewaspadaan tinggi dan memegang teguh batas kepatuhan.

Beijing Business Daily — Reporter Liu Sihong, Liao Meng