Mahkamah Agung India Usulkan Larangan Penjualan Mobil Mewah Berbahan Bakar Fosil untuk Mempercepat Adopsi Kendaraan Listrik

Menurut laporan IT Home pada 20 November, tingkat adopsi kendaraan listrik di India—negara berpenduduk terbesar di dunia—masih jauh di bawah harapan para pembuat kebijakan. Menghadapi tantangan ini, Mahkamah Agung India mengusulkan strategi baru: meminta pemerintah mempertimbangkan pelarangan bertahap mobil mewah berbahan bakar fosil untuk mendorong penggunaan transportasi yang lebih bersih.

Para hakim Mahkamah Agung mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang lebih terarah, dengan menyarankan agar penghentian kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE) dimulai dari segmen mobil premium dan mewah. Usulan tersebut mencakup mobil bensin, diesel, hibrida, hingga plug-in hybrid.

Pengadilan menilai strategi “top-down” ini bisa menjadi proyek percontohan untuk “transisi bertahap” menuju mobilitas listrik. Logikanya: menerapkan aturan elektrifikasi pada mobil kelas atas dapat memberi sinyal pasar yang jelas tanpa mempengaruhi harga mobil massal, sehingga tidak menimbulkan guncangan pada pasar otomotif nasional.

Menurut India Today, Hakim Surya Kant mengatakan bahwa para produsen mobil kini telah menawarkan berbagai model EV kelas atas yang dari segi kenyamanan dan performa sudah setara dengan mobil bensin atau diesel. “Karena kendaraan ini hanya ditujukan bagi kalangan kaya, membatasi mobil premium berbahan bakar fosil bisa menjadi langkah awal tanpa mengganggu kehidupan masyarakat umum,” jelasnya.

Data dari Autocar India menunjukkan bahwa EV telah menyumbang sekitar 12% penjualan di segmen mobil premium—jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat penetrasi EV di pasar massal yang hanya 2%–3%.

Meski merek-merek mewah seperti Mercedes-Benz dan BMW sudah memiliki jajaran kendaraan listrik yang cukup besar di India, larangan ICE secara bertahap tetap akan mengubah pola operasional mereka dan berpotensi memengaruhi lapangan kerja serta investasi pemasok lokal.

IT Home mencatat bahwa usulan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai bahwa mobil mewah hanya menguasai porsi kecil dari pasar otomotif India, sehingga dampaknya terhadap pengurangan emisi karbon nasional akan sangat terbatas.

Selain itu, industri menganggap bahwa sumber polusi terbesar justru berasal dari kendaraan tua. Banyak yang berpendapat bahwa kebijakan scrappage (penghapusan kendaraan tua) di India masih kurang efektif, sehingga banyak mobil penumpang dan kendaraan niaga ringan yang sudah melewati masa pakainya masih beroperasi di jalan.

Saat ini, ide tersebut masih berada pada tahap proposal tanpa jadwal implementasi yang pasti. Mahkamah Agung telah meminta pemerintah meninjau kembali National Electric Mobility Mission Plan, dan sidang lanjutan akan digelar pada bulan Desember.

Jaksa Agung India mengonfirmasi bahwa pemerintah “terbuka terhadap gagasan tersebut,” serta mengungkapkan bahwa 13 kementerian dan lembaga sedang melakukan koordinasi lintas sektor terkait insentif produksi hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya.