Putusan Ini Tegaskan Kemenangan China

China meraih kemenangan penting dalam sebuah putusan yang sangat krusial.

Baru-baru ini, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengumumkan putusan panel dalam sengketa dagang antara China dan Amerika Serikat terkait langkah-langkah dalam Inflation Reduction Act (IRA). Panel memutuskan bahwa sejumlah subsidi energi bersih yang diterapkan AS melanggar aturan WTO, serta meminta AS mencabut kebijakan subsidi yang menjadi pokok perkara.

Untuk memahami inti sengketa ini, kita perlu menengok kembali empat tahun ke belakang.

Pada 2022, pemerintahan Presiden Joe Biden menerbitkan Inflation Reduction Act, yang memberikan subsidi kepada proyek energi bersih yang menggunakan produk buatan dalam negeri—seperti baja produksi AS—sementara pada praktiknya mengecualikan produk asing. Skema ini menonjolkan nuansa proteksionisme karena mengikat insentif pada persyaratan “kandungan lokal”.

Pada 2024, China menggugat langkah subsidi yang dinilai diskriminatif tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Setelah konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan, China mengajukan permintaan pembentukan panel untuk memeriksa perkara.

Kini, panel WTO bukan hanya menegaskan ketidaksesuaian subsidi energi bersih AS dengan aturan WTO, tetapi juga secara tegas menolak pembelaan AS yang mengatasnamakan “moral publik”.

Di tengah menguatnya arus unilateralisme dan tren “penafsiran ulang” aturan secara semakin sering, putusan ini bagi China menjadi keputusan yang kuat—beralasan, berdampak, dan menguntungkan.

“Pertama, putusan ini menandai kemenangan besar China pada level hukum,” ujar Wu Suilong, Direktur Departemen Riset Perencanaan Strategis Terbuka di Shanghai WTO Affairs Consultation Center, kepada Sanlihe. Menurutnya, langkah AS pada dasarnya melanggar prinsip national treatment serta termasuk dalam kategori “subsidi substitusi impor” yang secara eksplisit dilarang oleh WTO.

Dari sisi praktik hukum, perkara ini menunjukkan kemampuan China memanfaatkan aturan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingannya secara sah, sekaligus menyediakan pijakan yang bernilai untuk menghadapi kasus-kasus proteksionisme serupa di masa depan.

Kedua, kasus ini juga menjadi contoh bagi anggota WTO lainnya dalam memperjuangkan hak mereka, dan berpotensi memperkuat kepercayaan negara berkembang serta negara kurang berkembang terhadap sistem perdagangan multilateral.

Wu menambahkan, hasil ini juga membuat China memiliki “modal kepercayaan diri” yang lebih besar dalam proses reformasi WTO dan dalam dinamika pembentukan ulang aturan perdagangan internasional.

Tak kalah penting, kemenangan ini membantu menjaga ruang bagi industri energi bersih China untuk tetap berkompetisi secara adil di pasar luar negeri.

Sang Baichuan, Dekan Institute of International Economics di University of International Business and Economics, mengatakan kepada Sanlihe bahwa dalam beberapa tahun terakhir China terus mempercepat penguatan manufaktur hijau dan sektor energi baru hingga membangun keunggulan yang menonjol. Namun, kemajuan tersebut kian sering terganggu oleh tekanan proteksionisme. Putusan ini, menurutnya, menegaskan kembali bahwa pembangunan berkelanjutan seharusnya tetap berorientasi pada jalur hijau dan rendah karbon—sekaligus memberikan dukungan penting bagi China untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Bagi industri hijau global, dampaknya pun jauh melampaui satu perkara.

Setelah putusan dipublikasikan, pihak AS tidak menanggapi secara langsung fakta proteksionisme dalam kebijakannya. Sebaliknya, AS menyebut putusan “keliru” dan berargumen bahwa aturan WTO saat ini tidak mampu menyelesaikan isu seperti “kelebihan kapasitas”.

Wu memperingatkan bahwa pendekatan AS merusak sinergi rantai industri energi bersih global. Hal ini dapat memicu lebih banyak sengketa dagang dan mengubah bidang yang seharusnya didorong oleh kerja sama menjadi arena konfrontasi.

Industri energi bersih bersifat sangat global: setiap ekonomi memiliki keunggulan komparatif berbeda pada teknologi, sumber daya, maupun manufaktur. Idealnya, pembagian kerja dan kolaborasi lintas negara akan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Namun, melalui persyaratan “kandungan lokal” dalam IRA, AS berupaya memotong dan memaksa restrukturisasi rantai pasok—yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip keunggulan komparatif, tetapi juga melawan logika dasar liberalisasi perdagangan. Dampaknya, efisiensi rantai pasok global menurun, sementara hambatan teknologi hijau dan friksi dagang justru meningkat.

Dalam konteks inilah, putusan WTO menjadi penahan yang efektif terhadap meluasnya “proteksionisme hijau”: tujuan hijau tidak boleh dijadikan alasan untuk subsidi yang diskriminatif, dan pembangunan hijau pun tidak boleh menyimpang dari prinsip keadilan serta kepatuhan pada aturan.

Pada tanggal 5, juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa China mendesak AS untuk benar-benar menghormati putusan WTO, segera memperbaiki praktik yang melanggar aturan WTO, serta mengambil langkah nyata untuk menjaga tatanan perdagangan multilateral berbasis aturan.

Keterbukaan dan kerja sama selaras dengan arus sejarah, sementara saling menguntungkan adalah aspirasi bersama. Ketika tatanan perdagangan multilateral berbasis aturan dijaga dan diakui, sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada WTO tidak akan kehilangan fungsinya—dan akan semakin mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia.