Sejarah Baru 18 Klub Liga 1 Lolos Lisensi, Pengamat: Masih Banyak PR

KOMPAS.com - Musim ini menandai era baru dalam profesionalisme lisensi klub. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, seluruh klub peserta Liga 1 berhasil lolos lisensi klub profesional musim 2024-2025 ini. Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyebut ini sebagai tonggak penting menuju tata kelola sepak bola yang lebih profesional.  Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, menyatakan bahwa peningkatan kualitas manajemen dan infrastruktur klub menjadi faktor utama keberhasilan lisensi tahun ini. Sebanyak enam klub meraih lisensi penuh (granted), yaitu PSS Sleman, Borneo FC Samarinda, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persik Kediri, dan Dewa United FC. Baca juga: PSSI Undang Timnas Malaysia untuk FIFA Matchday September Sementara 12 klub lainnya lolos dengan catatan (granted with sanction), utamanya terkait pelatih dan dokumen administratif.
Namun, pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, mengingatkan bahwa pencapaian ini lebih bersifat kuantitatif ketimbang kualitatif. Di balik pencapaian tersebut, masih ada sederet catatan yang tidak bisa diabaikan. "Faktanya, untuk aspek finansial misalnya, hampir separuh klub Liga 1 musim ini menunggak gaji. Bahkan, Persik yang lolos regulasi AFC Champions League Two pada 2 April 2025 disanksi FIFA akibat penunggakan gaji pemain asing," ujarnya kepada Kompas.com. Baca juga: PSSI Siap Bidding Tuan Rumah Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Berdasarkan data Save Our Soccer, total tunggakan gaji dari klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 musim ini mencapai Rp 8,16 miliar. Dampaknya pun nyata, PSIS ditinggal pemainnya karena gaji tak dibayar selama empat bulan, sementara di Persija, keluhan mulai mencuat lewat media sosial para pemain. Ia juga menyoroti bahwa proses lisensi masih sebatas verifikasi administrasi, belum menyentuh aspek faktual. Padahal, aspek finansial merupakan bagian penting dari lima kriteria lisensi klub profesional versi AFC. "Memang, dari aspek pemenuhan kriteria, peningkatan terlihat signifikan dibanding siklus sebelumnya: Sporting 80%, Infrastruktur 100%, Personalia dan Administrasi 100%, Legal 100%, dan Finansial 63%," kata Akmal Marhali. Baca juga: Arema FC Pulang Kampung dengan Laga Amal di Kanjuruhan Meski begitu, ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pembinaan usia muda. Banyak informasi yang ia terima bahwa klub tak mengelola akademi mereka sendiri dan menyerahkannya ke pihak luar, bahkan difranchise-kan. Sehingga program Elite Pro Academy (EPA) pun banyak yang bersifat bayar dan dikelola seperti event organizer. Baca juga: Kabar Terkini Terkait Pemain Diaspora Jelang Piala AFF 2024 Untuk itu mempercepat industrialisasi sepak bola nasional, ia mendorong LIB bersikap lebih tegas. Termasuk mengusulkan agar Pengadilan Niaga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah keuangan klub yang kronis. Hal ini merujuk pada kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). "Harus ada sanksi berat buat klub yang menunggak gaji. Kalau perlu, libatkan auditor independen untuk mengecek keuangan klub agar bisa dilihat sehat atau tidak. Bila tidak sehat, lebih baik dipailitkan," pungkasnya.