Pemerintah Jamin Pinjaman £1,5 Miliar untuk JLR di Tengah Krisis Serangan Siber

Pemerintah Inggris turun tangan untuk melindungi ribuan pekerjaan dengan menjamin pinjaman sebesar £1,5 miliar bagi Jaguar Land Rover (JLR), setelah serangan siber besar melumpuhkan produksi perusahaan otomotif tersebut.

Menteri Bisnis Peter Kyle mengonfirmasi bahwa jaminan tersebut, yang diberikan melalui skema Export Development Guarantee (EDG), akan menopang pinjaman dari bank komersial untuk menjaga kelangsungan para pemasok JLR selama penutupan. Langkah ini menandai pertama kalinya pemerintah memberikan dukungan langsung kepada perusahaan akibat serangan siber.

JLR, yang dimiliki oleh Tata Motors India, terpaksa menghentikan produksi sejak 31 Agustus ketika peretas—yang dikaitkan dengan kelompok Scattered Lapsus$ Hunters—menyerang sistem TI perusahaan. Produksi diperkirakan baru akan kembali berjalan paling cepat pada 1 Oktober, dengan kerugian sekitar £50 juta per minggu.

Penghentian ini berdampak pada 30.000 pekerja JLR di Inggris serta sekitar 100.000 pekerja di rantai pasokannya. Banyak pemasok kecil, sebagian hanya bergantung pada JLR, memperingatkan anggota parlemen bahwa mereka hanya memiliki cadangan kas untuk beberapa hari saja.

Kyle menegaskan fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk mendukung pemasok sekaligus JLR.

“Ini adalah momen besar: sumber daya ini akan membantu JLR dan rantai pasokannya melewati tantangan yang mereka hadapi sekarang,” ujarnya.

Menteri Keuangan Rachel Reeves menyebut intervensi ini sangat penting bagi industri otomotif Inggris:

“Hari ini kami melindungi ribuan pekerjaan dengan tambahan pembiayaan swasta hingga £1,5 miliar, membantu menjaga rantai pasokan dan melindungi sektor otomotif yang vital.”

Reaksi Politik dan Kritik

Langkah ini mendapat dukungan lintas partai, namun pemerintah dikritik karena dinilai lambat bertindak.

• Andrew Griffith, sekretaris bisnis bayangan, mendesak dibentuknya skema reasuransi siber untuk melindungi perusahaan Inggris dari peretas yang didukung negara.
• Sarah Olney, juru bicara bisnis Liberal Demokrat, juga menilai pemerintah lambat dan menyerukan kesiapan program cuti kerja (furlough scheme) jika dibutuhkan.
• Anggota parlemen lokal seperti Sarah Coombes (Labour, West Bromwich) dan Saqib Bhatti (Konservatif, Meriden & Solihull East) mendukung langkah ini namun meminta pemerintah lebih gesit di masa depan.

Tanggapan Serikat Pekerja

Sekretaris Jenderal Unite, Sharon Graham, menyebut jaminan pinjaman ini sebagai “langkah awal yang penting” tetapi menuntut agar dana tersebut benar-benar menjamin pekerjaan, keterampilan, dan upah para pekerja JLR serta pemasoknya.

Upaya Pemulihan

JLR mengatakan sedang bekerja sama dengan pakar keamanan siber, National Cyber Security Centre (NCSC), dan aparat penegak hukum untuk memulihkan sistem secara aman.

“Program pemulihan kami sudah berjalan, dan kami akan terus memberikan pembaruan secara berkala,” kata juru bicara perusahaan.

Untuk saat ini, puluhan ribu pekerja JLR masih berada di rumah, menunggu kepastian kapan produksi bisa dimulai kembali.