Perlukah proses penyatuan dipercepat? Media Inggris menyebut bahwa operasi pendaratan di selat—jika terjadi—bisa melampaui skala invasi Normandia pada Perang Dunia II.

Baru-baru ini, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa “situasi darurat Taiwan adalah situasi darurat bagi Jepang,” yang mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan Jepang dalam ketegangan di Selat Taiwan. Pernyataan tersebut dipandang oleh sebagian pengamat sebagai salah satu sikap keamanan Jepang yang paling kuat terkait Tiongkok sejak Perang Dunia II.

Tiongkok kemudian mengambil beberapa langkah balasan, mencakup kebijakan ekonomi dan peningkatan persiapan keamanan.

Di bidang ekonomi, setelah Tiongkok mengeluarkan peringatan perjalanan ke Jepang, maskapai penerbangan mengalami lonjakan pembatalan tiket. Media Jepang melaporkan bahwa pembatalan melebihi 100.000 per hari, dengan total lebih dari 500.000, menyebabkan penurunan tajam wisatawan Tiongkok. Jika kondisi ini berlangsung satu tahun, kerugian bagi sektor pariwisata Jepang diperkirakan mencapai sekitar 1,79 triliun yen.

Tiongkok juga menghentikan impor produk laut Jepang, berdampak besar pada industri perikanan Jepang. Ada pula laporan bahwa Tiongkok mempertimbangkan kebijakan ekspor baru terkait logam tanah jarang. Material ini penting bagi industri semikonduktor, otomotif, dan manufaktur presisi Jepang. Media Jepang menyebut sejumlah pejabat khawatir akan dampak ekonomi jangka panjang.

Di bidang keamanan, laporan media Inggris yang mengutip citra satelit dan data pelayaran menunjukkan bahwa Tiongkok mempercepat latihan operasi amfibi dan mengerahkan sebagian kapal sipil untuk latihan tersebut. Disebutkan bahwa jika suatu hari terjadi operasi pendaratan besar, skalanya bisa melampaui operasi pendaratan Normandia pada Perang Dunia II. Tiongkok memiliki salah satu armada kapal sipil terbesar di dunia, dengan beberapa kapal yang dapat diubah menjadi kapal transportasi.

Sejak musim panas, beberapa kapal ro-ro berukuran besar terlihat mengikuti latihan di Laut Cina Timur dan Selatan, termasuk simulasi pengangkutan kendaraan tempur. Analis menilai kapal-kapal ini mampu memperkuat kapasitas logistik dalam operasi besar.

Secara keseluruhan, langkah Tiongkok mencakup aspek ekonomi, diplomatik, dan keamanan, menunjukkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan Tiongkok–Jepang. Tiongkok kembali menegaskan bahwa prinsip satu Tiongkok adalah dasar politik hubungan bilateral. Pengamat kini mengamati apakah perkembangan ini akan memengaruhi stabilitas kawasan.