Lebih dari 4.300 Perusahaan Dicabut Status Perusahaan Berteknologi Tinggi (High-Tech)

Berbagai pemerintah daerah mendorong perusahaan di wilayahnya untuk mengajukan status Perusahaan Berteknologi Tinggi (High and New Technology Enterprise/HNTE). Untuk mempercepat proses ini, sejumlah daerah bahkan menetapkan standar insentif dan dana penghargaan, sehingga perusahaan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mengejar sertifikasi. Di sisi lain, pasar juga dipenuhi lembaga perantara yang menawarkan jasa pendampingan pengajuan.

Namun, dalam dua tahun terakhir, jumlah perusahaan yang status HNTE-nya dicabut terus meningkat. Fenomena ini mencerminkan dua arah kebijakan yang berjalan bersamaan: pengetatan untuk menertibkan pengelolaan kualifikasi HNTE, sekaligus upaya menormalkan pemberian insentif pajak demi mendorong terbentuknya pasar nasional yang lebih terpadu.

Penulis: Du Tao
Foto sampul: Arsip redaksi

Berdasarkan perhitungan tidak lengkap Economic Observer, sepanjang 2025 lebih dari 4.300 perusahaan dikeluarkan dari daftar perusahaan berstatus HNTE.

Hanya dalam Desember 2025, lebih dari sepuluh provinsi dan kota—termasuk Jiangxi, Beijing, Qingdao, dan Sichuan—mencabut status HNTE dari lebih 800 perusahaan. Di antara mereka, tidak sedikit yang merupakan perusahaan tercatat (listed company).

Alasan utama di balik pencabutan dalam jumlah besar ini adalah ketidakpatuhan terhadap rasio yang dipersyaratkan, terutama rasio biaya riset dan pengembangan (R&D). Pada Oktober 2025, Provinsi Hunan mengumumkan 80 perusahaan yang status HNTE-nya dibatalkan: 61 di antaranya karena rasio biaya R&D tidak memenuhi ketentuan, sementara sisanya terutama karena rasio pendapatan dari produk (atau layanan) berteknologi tinggi tidak mencapai standar.

Sejumlah perusahaan yang kehilangan status tersebut bahkan merupakan emiten. Pada Desember 2025, Departemen Sains dan Teknologi Provinsi Guangdong, Departemen Keuangan Provinsi Guangdong, serta otoritas pajak terkait menerbitkan pemberitahuan pencabutan status HNTE bagi 45 perusahaan, termasuk emiten seperti Hongmian Co. (000523.SZ) dan KAIYI Elevator (002774.SZ).

HNTE merujuk pada perusahaan yang beroperasi di bidang teknologi tinggi yang didukung negara, menjalankan R&D secara berkelanjutan, melakukan transformasi hasil riset menjadi capaian komersial, membangun hak kekayaan intelektual inti yang dimiliki sendiri, dan menjadikannya fondasi utama dalam kegiatan bisnis. Untuk dinilai sebagai HNTE, perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk rasio biaya R&D dan jumlah paten. Setelah memperoleh status HNTE, perusahaan dapat menikmati berbagai kebijakan preferensial, terutama di bidang perpajakan.

Data dari China Torch Statistical Yearbook menunjukkan bahwa jumlah HNTE pernah melonjak dengan laju lebih dari 30% pada 2016–2018. Pada 2020–2024, jumlahnya kembali naik 83% hingga melampaui 500.000 perusahaan. Namun pada 2024, pertumbuhan HNTE dibanding 2023 hanya 1,9%—terendah dalam hampir 15 tahun.

Seiring perlambatan pertumbuhan, pengelolaan dan pengawasan terhadap kualifikasi HNTE juga semakin ketat. Perhitungan tidak lengkap Economic Observer mencatat, jumlah perusahaan yang status HNTE-nya dibatalkan secara nasional masing-masing mencapai 706 (2022), 1.758 (2023), dan 3.935 (2024). Pada 2025, angka tersebut menembus lebih dari 4.300 perusahaan.

Tren ini masih berlanjut pada 2026. Pada 7 Januari, situs resmi pengelolaan pengakuan HNTE menunjukkan bahwa Provinsi Henan merilis dua gelombang daftar pencabutan status HNTE yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan.

Seorang pakar perpajakan dan keuangan mengatakan kepada Economic Observer bahwa banyak pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk mengajukan status HNTE, bahkan menetapkan standar insentif untuk memperbesar partisipasi. Pada saat yang sama, lembaga perantara membantu perusahaan “mengemas” materi pengajuan. Dalam sebagian kasus, ada perusahaan yang demi memperoleh status HNTE dan menikmati insentif pajak, menyesuaikan data keuangan agar sesuai indikator pengajuan. Gelombang pencabutan yang terjadi dalam dua tahun terakhir, menurutnya, merupakan bagian dari kebutuhan untuk menertibkan sertifikasi HNTE sekaligus menormalkan insentif pajak dalam rangka membangun pasar yang lebih seragam.

01
Pencabutan Status HNTE

Seorang kepala keuangan di sebuah perusahaan baru-baru ini sibuk menangani dampak pencabutan status HNTE. Perusahaannya dicabut pada 2025, dan tantangan paling mendesak adalah kewajiban membayar kekurangan pajak.

Menurut ketentuan dalam aturan pengelolaan pengakuan HNTE, setelah status perusahaan dibatalkan, otoritas pajak akan menagih kembali insentif pajak yang telah dinikmati sejak tahun perusahaan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat. Perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan sesuai tarif resmi 25%, serta dikenakan denda keterlambatan harian sebesar 0,05%.

Kepala keuangan tersebut menjelaskan, saat mengajukan HNTE, perusahaan wajib menyerahkan data tiga tahun sebelumnya untuk proses penilaian. Misalnya, pengajuan pada 2021 akan dievaluasi berdasarkan data 2019–2021. Jika lolos, perusahaan dapat menikmati kebijakan preferensial selama tiga tahun berikutnya. Selain itu, status HNTE wajib melalui peninjauan ulang setiap tiga tahun, biasanya dipimpin oleh dinas sains dan teknologi, dengan keterlibatan otoritas pajak. Intinya adalah memeriksa apakah indikator kunci dalam tiga tahun terakhir tetap memenuhi standar.

Ia menambahkan, ada opini di internet yang menyebut banyak pencabutan status HNTE terjadi karena produk tidak memenuhi syarat, namun kenyataannya tidak demikian. Mayoritas kasus berkaitan dengan data keuangan dan kepatuhan indikator. Artinya, perusahaan tidak memenuhi persyaratan keras, misalnya pendapatan dari produk (atau layanan) teknologi tinggi harus mencapai lebih dari 70% dari pendapatan total, dan rasio biaya R&D terhadap pendapatan penjualan tidak boleh di bawah 3%.

Dasar utama pengakuan HNTE saat ini bersumber dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Republik Rakyat Tiongkok serta aturan pengelolaan pengakuan HNTE.

Salah satu ketentuan kunci adalah rasio biaya R&D terhadap pendapatan penjualan selama tiga tahun fiskal terakhir, yang dibedakan berdasarkan skala pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan penjualan di bawah RMB 50 juta harus memiliki rasio minimal 5%; RMB 50 juta hingga RMB 200 juta minimal 4%; di atas RMB 200 juta minimal 3%. Selain itu, porsi biaya R&D domestik harus minimal 60%. Dalam draf revisi 2025, diusulkan peningkatan rasio biaya R&D untuk UKM menjadi 7%, serta penegasan larangan memasukkan biaya non-R&D—seperti listrik/air pabrik produksi dan depresiasi peralatan umum—ke dalam belanja R&D.

Dalam kasus perusahaannya, status HNTE dicabut karena persentase biaya R&D terhadap pendapatan tidak mencapai standar. Ia menjelaskan bahwa pada satu tahun tertentu, perusahaan memperoleh pemasukan tambahan yang membuat pendapatan melonjak, sehingga rasio biaya R&D dan rasio pendapatan produk teknologi tinggi turun, dan akhirnya indikator biaya R&D gagal memenuhi ketentuan.

Ia juga mengatakan, otoritas pajak kemungkinan menemukan bahwa data pendapatan perusahaan tidak “selaras” dengan persyaratan HNTE, lalu meneruskan data tersebut kepada dinas sains dan teknologi. Berdasarkan itu, dinas melakukan pemeriksaan ulang dan memastikan perusahaan tidak memenuhi syarat. Selain data pajak, evaluasi tiga tahunan juga memasukkan banyak indikator lain, seperti capaian teknologi (jumlah paten, terutama paten invensi), skor teknis, dan skor ekonomi.

02
Apa yang Terjadi di Balik “Pencopotan Status”

Memasuki paruh kedua 2025, semakin banyak perusahaan kehilangan status HNTE.

Ye Yongqing, mitra di Anli Partners, mengatakan kepada Economic Observer bahwa keluarnya ribuan perusahaan sekaligus merupakan efek gabungan dari perubahan arah kebijakan, peningkatan teknologi pengawasan, dan kelemahan internal perusahaan. Dari daftar yang dipublikasikan berbagai daerah, penyebab utama yang berulang adalah rasio biaya R&D tidak memenuhi standar, porsi pendapatan berteknologi tinggi tidak mencukupi, serta adanya celah dalam manajemen kepatuhan.

Kepala keuangan tersebut menilai rasio biaya R&D terhadap pendapatan penjualan memang salah satu indikator yang paling mudah bermasalah.

Pada 19 Januari 2025, China Rare Earth mengumumkan bahwa anak usaha pengendalinya di Hunan, Zhongxi (Hunan), menerima Pemberitahuan Urusan Pajak dari otoritas pajak setempat. Berdasarkan pengumuman pencabutan status HNTE terhadap sejumlah perusahaan, Zhongxi (Hunan) dicabut statusnya karena rasio biaya R&D tidak memenuhi ketentuan.

Untuk menutup kekurangan biaya R&D, sebagian perusahaan mulai memasukkan biaya non-R&D ke dalam pos belanja R&D agar memenuhi syarat minimal 3%.

Seorang pejabat pajak mengatakan, ketika rasio biaya R&D tidak cukup, sejumlah perusahaan akan “menambahkan” biaya lain ke dalamnya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah biaya personel—komponen utama R&D. Ada perusahaan yang memasukkan gaji karyawan non-R&D ke dalam biaya R&D demi memenuhi rasio yang diminta. Jika biaya personel terlihat terlalu tinggi, otoritas pajak akan segera mencurigainya.

Klien Ye juga mengalami persoalan serupa. Ia menceritakan sebuah perusahaan elektronik berstatus HNTE yang semula berinvestasi R&D puluhan juta yuan per tahun, dan berdasarkan pendapatan saat itu, rasionya memenuhi standar. Namun ketika penjualan tumbuh hingga puluhan miliar yuan, biaya R&D yang memang naik tetap sulit menjaga rasio minimal 3%. “Bagi perusahaan besar, rasio R&D 3% adalah persyaratan yang sangat tinggi,” ujarnya.

Menurut Ye, alasan pencabutan status HNTE dalam beberapa tahun terakhir umumnya terbagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, dengan pengetatan pengelolaan pajak dan kenaikan standar, ini merupakan gelombang “seleksi alami” yang sehat. Banyak perusahaan memang pernah memenuhi syarat, tetapi setelah berkembang bertahun-tahun, pembaruan teknologi tidak lagi sesuai standar dan perusahaan cenderung stagnan. Dalam praktik sebelumnya, pemerintah daerah cenderung mempertahankan pengakuan demi mendorong perkembangan teknologi—hingga pengetatan pengawasan membuat ketidaksesuaian lebih mudah terekspos.

Kedua, pengelolaan pajak semakin menekankan pemeriksaan retrospektif. Frekuensi “cek ulang” meningkat, sehingga perusahaan yang sebelumnya bisa lolos kini muncul ke permukaan di bawah tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi. Inilah salah satu alasan utama maraknya pencabutan dan penyesuaian status HNTE dalam beberapa tahun terakhir—pada dasarnya membayar “utang kepatuhan” masa lalu.

Ketiga, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian kecil perusahaan yang dulu memang memenuhi syarat—atau bahkan sekarang seharusnya masih memenuhi syarat—namun memiliki kekurangan dalam manajemen kepatuhan pajak yang memicu hasil yang tidak menguntungkan.

03
Dampak Setelah Status Dicabut

Saat ini, Tiongkok memiliki kelompok HNTE yang sangat besar. Pada konferensi pers Kantor Informasi Dewan Negara pada 18 September 2025, Menteri Sains dan Teknologi Yin Hejun menyatakan bahwa pada 2024 jumlah HNTE telah melampaui 500.000 perusahaan, naik 83% dibanding 2020.

Untuk mendorong peningkatan investasi R&D, pemerintah pusat dan daerah menawarkan berbagai fasilitas bagi perusahaan berstatus HNTE. Ye menekankan bahwa pengakuan sebagai HNTE menunjukkan perusahaan—serta industrinya—berada dalam jalur yang didorong dan didukung kebijakan nasional.

Di bidang perpajakan, tarif pajak penghasilan badan turun dari 25% menjadi 15%, sehingga beban pajak berkurang sekitar 40%. Pemerintah daerah juga memberikan berbagai fasilitas. Sebagai contoh, Distrik Binjiang di Hangzhou memberikan penghargaan RMB 300.000 untuk pengakuan HNTE baru dan RMB 100.000 untuk pengakuan ulang; insentif tingkat kota menambah RMB 100.000 untuk pengakuan baru dan RMB 50.000 untuk pengakuan ulang. Di luar itu, status HNTE kerap menjadi syarat dasar dalam berbagai penilaian kualifikasi, kebijakan lahan dan talenta, bahkan sebagian tender.

Artinya, kehilangan status HNTE dapat menimbulkan guncangan dari berbagai sisi.

Dari sisi insentif pajak, setelah status HNTE dicabut, otoritas pajak akan menarik kembali manfaat pajak yang telah dinikmati sejak tahun perusahaan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Pada 5 Desember 2025, Guangzhou Hongmian Zhihui Sci-Tech Innovation Co., Ltd. mengumumkan bahwa setelah pemeriksaan awal, perusahaan telah melaporkan dan membayar pajak penghasilan badan dengan tarif 25% sejak 2021. Karena itu, pencabutan status HNTE yang berlaku sejak tahun 2021 dinilai belum berdampak pada kinerja operasional, meski dampak final masih menunggu verifikasi lebih lanjut dari otoritas pajak.

Pada 12 Desember 2025, KAIYI Elevator mengumumkan bahwa karena status HNTE untuk 2021–2023 dicabut, perusahaan harus membayar kembali insentif pajak yang telah dinikmati beserta denda keterlambatan. Setelah audit internal menyeluruh, perusahaan perlu membayar tambahan pajak RMB 22,1593 juta dan denda RMB 6,5428 juta, total RMB 28,7021 juta. Hingga tanggal pengumuman, pembayaran telah diselesaikan sepenuhnya dan tidak melibatkan sanksi administrasi pajak. Kekurangan pajak dan denda tersebut akan dicatat dalam laporan laba rugi 2025 dan diperkirakan akan menurunkan laba bersih 2025 sekitar RMB 27,6254 juta.

Kepala keuangan tadi menegaskan, kekurangan pajak bukanlah tantangan terbesar. Yang lebih berat adalah munculnya keraguan terhadap industri dan perusahaan itu sendiri—misalnya apakah kondisi operasional masih sehat, apakah industri masih termasuk yang didorong negara, hingga bagaimana kualitas produk dan kemampuan teknologinya dinilai publik.

Ye berpendapat bahwa dari kasus yang telah diungkap, pembayaran pajak tambahan, pengembalian subsidi, dan keterbatasan akses pendanaan menjadi tiga “titik nyeri” utama bagi perusahaan yang dicabut statusnya. Dampak jangka panjang bahkan berpotensi terus menahan laju perkembangan perusahaan.

Ia menambahkan, kehilangan status HNTE bukan hanya soal hilangnya insentif pajak, tetapi juga memengaruhi banyak bidang lain. Contohnya, banyak subsidi proyek R&D mensyaratkan status HNTE; di pasar modal, perusahaan dapat menghadapi hambatan besar untuk melantai di STAR Market atau ChiNext; selain itu, plafon kredit bank, dukungan pembiayaan berbasis teknologi, dan fasilitas pinjaman peralatan juga bisa ikut terdampak setelah “kartu identitas” HNTE tidak lagi dimiliki.