PBB di Ambang Krisis Keuangan: Dana Diperkirakan Hanya Cukup Bertahan Hingga Enam Bulan Lagi

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim surat kepada seluruh negara anggota, memperingatkan bahwa organisasi tersebut menghadapi risiko “keruntuhan keuangan yang segera terjadi”. Peringatan ini dipicu oleh dua faktor utama: banyaknya iuran wajib yang belum dibayarkan serta sebuah aturan anggaran yang mewajibkan PBB mengembalikan dana yang tidak terpakai.

Sebelumnya, Sekjen PBB António Guterres memang berulang kali menyinggung krisis likuiditas yang kian serius. Namun kali ini, nada peringatannya disebut sebagai yang paling tegas sejauh ini—sebuah sinyal bahwa tekanan kas PBB telah memasuki fase yang jauh lebih genting.

Situasi ini juga berlangsung di tengah perubahan dinamika multilateralisme, ketika donor terbesar PBB, Amerika Serikat, mengambil langkah mundur di sejumlah bidang. Saat ini, AS dilaporkan telah memangkas secara signifikan kontribusi sukarela untuk berbagai badan PBB, serta menolak membayar sebagian kewajiban iuran yang terkait dengan anggaran reguler dan anggaran misi penjaga perdamaian.

Krisis keuangan yang kian memburuk

Dalam suratnya kepada para duta besar pada 28 Januari waktu setempat, Guterres menegaskan bahwa krisis “semakin parah”, mengancam kelancaran pelaksanaan program, dan bahkan berpotensi memicu keruntuhan finansial. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ini bisa memburuk lagi dalam waktu dekat.

Didirikan pada 1945 dan beranggotakan 193 negara, PBB mengemban mandat besar: menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mendorong hak asasi manusia, memperkuat pembangunan sosial-ekonomi, serta mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Sesuai aturan PBB, besaran iuran tiap negara anggota dihitung berdasarkan kapasitas ekonomi. Amerika Serikat menanggung 22% dari anggaran inti, sementara Tiongkok berkontribusi 20%.

Guterres menyatakan bahwa hingga akhir 2025, total tunggakan iuran yang belum dibayar telah mencapai rekor 1,57 miliar dolar AS—meski ia tidak menyebutkan negara mana saja yang menunggak.

Ia menekankan bahwa PBB kini berhadapan dengan pilihan yang sangat jelas: negara anggota harus membayar kewajiban penuh tepat waktu, atau mereka perlu melakukan reformasi mendasar terhadap aturan keuangan PBB untuk mencegah krisis yang mengancam di depan mata.

Tunggakan besar AS dan isu hak suara

Sebelumnya, pejabat PBB menyebut AS saat ini menunggak 2,19 miliar dolar AS untuk anggaran reguler PBB. Selain itu, ada tunggakan 188 juta dolar AS untuk biaya misi penjaga perdamaian yang sedang berjalan, serta 52,8 juta dolar AS terkait misi penjaga perdamaian di masa lalu.

Perkembangan ini terjadi ketika AS terus mengurangi keterlibatan multilateral di berbagai lini. Presiden Donald Trump pernah menyatakan PBB memiliki “potensi besar”, tetapi belum memaksimalkannya. Ia juga baru-baru ini membentuk apa yang disebut “Komisi Perdamaian”, yang memicu kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pengaruh PBB dapat melemah.

Menurut CCTV News, pada 8 Januari juru bicara Sekjen PBB Stéphane Dujarric memperingatkan bahwa jika AS terus menunggak iuran, pada suatu titik negara tersebut bisa kehilangan hak suaranya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam konferensi pers hari itu, juru bicara tersebut juga mengonfirmasi bahwa AS tidak membayar iuran tahun lalu. Ia menegaskan, konsekuensi terkait hak suara bukanlah keputusan Sekjen, melainkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dana PBB berisiko habis sebelum Juli

Untuk menekan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi, Guterres tahun lalu membentuk gugus tugas reformasi bertajuk “UN80”. Dalam kerangka langkah penghematan ini, negara anggota menyepakati pemangkasan anggaran PBB tahun 2026 sekitar 7%, menjadi 3,45 miliar dolar AS.

Namun, dalam suratnya Guterres tetap memperingatkan bahwa PBB masih berpotensi kehabisan dana sebelum Juli tahun ini.

Ia juga menyoroti tantangan struktural lain: sejumlah aturan keuangan dinilai sudah tidak selaras dengan realitas saat ini. Salah satunya adalah ketentuan yang mewajibkan PBB mengembalikan ratusan juta dolar setiap tahun dari iuran negara anggota yang tidak terpakai.

“Dengan kata lain, kita terjebak dalam lingkaran yang bersifat Kafkaesque—yang membuat kita mengembalikan dana yang pada praktiknya bahkan tidak benar-benar ada,” ujar Guterres.