Perusahaan Jepang Kembali Minta Maaf: Kawasaki Heavy Industries Akui Pemalsuan Data Lebih dari 30 Tahun, Menyeret Ratusan Kapal dan Kapal Selam

Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan pada Jumat pekan lalu bahwa Kawasaki Heavy Industries akan dikenai larangan mengikuti tender pengadaan selama 2,5 bulan.

Pada hari yang sama, Kawasaki merilis laporan tambahan terkait kasus manipulasi data uji mesin kapal. Dalam laporan tersebut, perusahaan mengakui bahwa mesin kapal selam yang diproduksi untuk Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (Japan Maritime Self-Defense Force/JMSDF) juga terseret, khususnya dalam bentuk pemalsuan data efisiensi bahan bakar.

Kawasaki menyatakan bahwa pada mesin kapal selam untuk JMSDF, data pengujian performa konsumsi bahan bakar terbukti dipalsukan, dan praktik pelanggaran ini berlangsung selama lebih dari 30 tahun.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Kawasaki juga pernah mengakui adanya tindakan tidak semestinya berupa pengubahan data uji mesin kapal, dengan total mesin kapal yang terdampak mencapai 673 unit.

Hasil penyelidikan menunjukkan, seluruh 25 kapal selam aktif yang saat ini dioperasikan JMSDF menggunakan mesin produksi Kawasaki. Perusahaan sebelumnya bersikeras bahwa produknya tidak memiliki masalah keselamatan apa pun.

Namun, setelah diverifikasi, terungkap bahwa dalam periode 1988 hingga 2021, sebanyak 66 mesin kapal selam yang diserahkan Kawasaki kepada Kementerian Pertahanan semuanya mengandung pemalsuan data konsumsi bahan bakar.

Laporan investigasi Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa pada tahap uji coba, tingkat konsumsi bahan bakar yang terukur pada sebagian besar kasus tidak memenuhi standar yang ditetapkan militer. Laporan itu juga menyoroti dugaan adanya kolusi lintas departemen internal perusahaan untuk menutup-nutupi pemalsuan tersebut dalam jangka panjang.

Menanggapi temuan ini, Presiden Direktur Kawasaki, Yasuhiko Hashimoto, membungkuk meminta maaf dalam konferensi pers dan menyampaikan pernyataan penyesalan. Ia menegaskan perusahaan akan memperkuat langkah korektif dan pencegahan guna memulihkan kepercayaan publik, serta mempertimbangkan sanksi disipliner bagi pihak terkait. Larangan tender ini dijadwalkan berlaku mulai Jumat ini hingga 11 Maret tahun depan.

Di sisi lain, terkait detail hukuman dalam skandal suap, Kementerian Pertahanan juga mengumumkan hasil penindakan: dari 11 personel JMSDF yang terlibat, tiga bintara yang bertugas di basis pemeliharaan dan suplai kapal—serta mengawasi kontrak dengan perusahaan galangan—dijatuhi sanksi skorsing.

Sementara itu, delapan personel kapal selam lain (gabungan yang masih aktif dan yang sudah pensiun) dikenai pemotongan gaji selama satu bulan: empat orang dipotong 1/6 gaji, tiga orang gajinya diturunkan 10%, dan satu awak kapal—setelah pemotongan 20%—telah mengajukan pengunduran diri.

Sebagai salah satu produsen peralatan pertahanan inti Jepang, kombinasi skandal pemalsuan data konsumsi bahan bakar dan suap, ditambah sanksi larangan tender, menjadi pukulan berat bagi reputasi Kawasaki Heavy serta lini bisnis pertahanannya.

Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Jepang memang kerap terseret kasus pemalsuan. Di industri otomotif, Toyota, Mazda, Yamaha, Honda, dan Suzuki dilaporkan terlibat dalam pemalsuan kolektif pada proses sertifikasi mesin. Sementara itu, operator kereta penumpang terbesar Jepang, East Japan Railway Company, serta raksasa industri Keio Heavy Industries juga ikut tersandung kontroversi pemalsuan yang mengguncang industri.

Sejumlah warganet pun menyindir, “Semangat ketukangan Jepang kini berubah menjadi ‘semangat membungkuk’,” dan menilai reputasi industri Jepang perlahan terkikis oleh rentetan skandal pemalsuan yang terus bermunculan.