India Siap Buka Pasar Pengadaan Pemerintah: Perusahaan AS Bisa Rebut Proyek Senilai USD 50 Miliar, Skema Timbal Balik Jadi Kunci Negosiasi

India Siap Buka Pasar Pengadaan Pemerintah: Perusahaan AS Bisa Rebut Proyek Senilai USD 50 Miliar, Skema Timbal Balik Jadi Kunci Negosiasi

[Cailian Press, 23 Mei] Menurut sumber yang mengetahui, India tengah menjajaki kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, termasuk rencana membuka sebagian pasar pengadaan pemerintah federalnya untuk perusahaan asing, termasuk perusahaan AS. Langkah ini menunjukkan pelonggaran besar dalam kebijakan akses pasar India dan berpotensi membuka peluang baru bagi bisnis global.

Sumber menyebutkan bahwa India berniat membuka sebagian akses terhadap pasar pengadaan yang sebelumnya dilindungi, dan secara bertahap memperluasnya ke lebih banyak mitra dagang. Sebelumnya, India telah membuka sebagian pasar pengadaannya kepada Inggris melalui perjanjian dagang bilateral.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk kontrak pemerintah federal, dan tidak mencakup pengadaan di tingkat negara bagian maupun lokal. Pemerintah India memperkirakan total nilai pengadaan publik—termasuk pemerintah pusat, daerah, serta BUMN—mencapai USD 700–750 miliar per tahun, yang sebagian besar dipegang oleh perusahaan domestik. Pemasok asing hanya diizinkan masuk jika perusahaan lokal tidak mampu memenuhi permintaan, seperti di sektor kereta api dan pertahanan.

Seorang pejabat India menyatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan pendekatan baru yang bersifat “bertahap dan timbal balik,” demi melindungi kepentingan dalam negeri sambil memperkuat hubungan dagang.

Kantor Perwakilan Dagang AS sebelumnya mengkritik kebijakan pengadaan India yang dinilai terlalu ketat dan sering berubah, menyulitkan perusahaan Amerika. Selama ini, India menolak bergabung dengan Perjanjian Pengadaan Pemerintah WTO dengan alasan melindungi pelaku usaha kecil domestik.

Saat ini, perusahaan Inggris hanya diizinkan mengikuti tender pada proyek federal yang tidak sensitif, dengan ambang batas nilai sebesar 2 miliar rupee (sekitar USD 23,26 juta), tidak termasuk pengadaan negara bagian dan lokal. Meski terbatas, pemerintah Inggris memperkirakan kebijakan ini akan membuka akses pada lebih dari 40.000 tender.

Sekjen Asosiasi UMKM India, Anil Bhardwaj, menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk tetap menyisihkan 25% proyek pengadaan bagi usaha kecil. Dengan pendekatan timbal balik ini, India berharap bisa menarik investasi asing sekaligus memperluas peluang ekspor perusahaan nasional.

Analisis:
Langkah ini mencerminkan pelonggaran kebijakan ekonomi eksternal India secara terarah, berupaya menyeimbangkan proteksi industri lokal dengan kebutuhan akan investasi asing. Jika terealisasi, ini akan menjadi konsesi penting dalam ranah tata kelola perdagangan global, terutama bagi negara yang selama ini menolak masuk ke Perjanjian Pengadaan Pemerintah WTO. Bagi AS dan mitra lainnya, ini bukan hanya peluang ekonomi, tapi juga strategi dalam persaingan geopolitik global.