Pengadilan Banding AS Izinkan Tarif Era Trump Berlaku Sementara Selama Proses Hukum

Pengadilan Banding Federal AS memutuskan untuk sementara mencabut larangan yang dikeluarkan oleh CIT, mengizinkan tarif yang diberlakukan selama masa pemerintahan Trump untuk tetap berlaku selama proses banding. Pengadilan menekankan bahwa ini bukan keputusan akhir, tetapi upaya untuk “menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak” selama proses hukum berlangsung.

Gugatan tersebut menentang tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), termasuk tarif global 10%, tarif pembalasan terhadap barang dari Tiongkok, dan tarif terkait fentanyl. Pada bulan April, beberapa negara bagian yang dipimpin Demokrat dan aliansi bisnis kecil menggugat kebijakan ini, dan CIT memutuskan bahwa presiden tidak dapat menggunakan IEEPA untuk menetapkan tarif tanpa batas.

Departemen Kehakiman AS berargumen bahwa larangan tarif dapat membahayakan “negosiasi perdagangan sensitif” dan menyebabkan dampak ekonomi “katastrofik”. Pada 9 Juni, 33 senator mengajukan dokumen amicus curiae yang menolak kelanjutan tarif tersebut, menyatakan bahwa IEEPA bukanlah dasar hukum yang tepat dan bahwa kekuasaan presiden yang tidak terkendali melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

Karena pentingnya kasus ini, pengadilan memutuskan untuk mempercepat proses dengan panel hakim penuh, dan sidang argumen dijadwalkan pada 31 Juli.

Pandangan Hukum dan Ekonomi:
Meskipun CIT menentang tarif tersebut, para pakar hukum menilai bahwa Kongres kemungkinan tidak dapat membatasi kekuasaan presiden, terutama dengan dominasi Partai Republik.

Pemerintah mungkin mencoba jalur hukum alternatif seperti menggunakan Pasal 301, 338, atau 122 dari Undang-Undang Perdagangan, meskipun prosedurnya rumit dan implementasinya lambat.

Secara ekonomi, jika tarif berdasarkan IEEPA dibatalkan, tarif efektif AS dapat turun 10 poin persentase. Namun, Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS dari 2,3% menjadi 1,4% pada 2024. Ketidakpastian kebijakan yang terus berlanjut membebani investasi bisnis dan konsumsi barang tahan lama.

Para ekonom memperingatkan bahwa ketidakpastian yang berkepanjangan, ditambah dengan perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi, dapat mendorong AS lebih dekat ke resesi.