Intel Tegaskan Investasi 10% dari Pemerintah AS Murni Bisnis: Tak Akan Ganggu Operasional Perusahaan

Intel Pastikan Investasi 10% dari Pemerintah AS Takkan Ganggu Operasional, Murni Demi Pertumbuhan

Jakarta, 5 September — Pengumuman mengejutkan datang akhir bulan lalu ketika Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa pemerintah federal akan memiliki 10% saham di Intel. Kabar ini sontak mengguncang industri teknologi dan memicu kekhawatiran akan kemungkinan campur tangan pemerintah dalam operasional perusahaan.

Menanggapi isu tersebut, CFO Intel, David Zinsner, dalam ajang Citi TMT Conference menegaskan bahwa Washington tidak akan ikut campur dalam urusan internal perusahaan. Ia menambahkan, setiap keputusan pemungutan suara akan sepenuhnya mengikuti arahan dewan direksi, menegaskan bahwa kepemilikan ini adalah investasi murni.

Pernyataan dari jajaran eksekutif Intel ini menggarisbawahi bahwa meski pemerintah AS menjadi pemegang saham terbesar, mereka tidak akan menggunakan hak suara untuk memengaruhi arah strategis perusahaan, melainkan selaras dengan keputusan dewan.

Berdasarkan pengumuman sebelumnya, dana dari CHIPS Act akan dikonversi menjadi ekuitas. Tahap awal sebesar USD 5,7 miliar akan dilanjutkan dengan USD 2,2 miliar yang telah diterima sebelumnya, serta tambahan USD 3,2 miliar dari program federal lainnya. Totalnya mencapai USD 11,1 miliar untuk 433 juta lembar saham Intel, setara 10% kepemilikan.

Kesepakatan ini juga mencantumkan klausul yang memberi pemerintah AS hak membeli tambahan 5% saham melalui warrant, yang hanya dapat digunakan jika kepemilikan Intel pada bisnis manufakturnya turun di bawah 51%. Namun, Intel telah berkali-kali menegaskan tidak berniat menurunkan kepemilikan di bawah 50%, sehingga klausul ini lebih bersifat simbolis.

Langkah kepemilikan ini dimaksudkan untuk mencegah Intel sepenuhnya melepaskan lini manufakturnya. Pasca kesepakatan, Intel merilis pengumuman resmi ke SEC yang menyebutkan potensi reaksi negatif dari investor, karyawan, pelanggan, maupun mitra internasional, yang bisa menimbulkan risiko bagi pemegang saham dan prospek bisnis ke depan.

Meski begitu, Intel menegaskan bahwa pernyataan risiko ini adalah prosedur hukum yang disarankan penasihat hukum, bukan mencerminkan ekspektasi manajemen bahwa risiko tersebut akan benar-benar terjadi.